Yang Disadap Bukan Cuma Presiden

Dokumen Asli

Dalam siaran persnya, Amnesty International Indonesia menanggapi penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo — yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan — bersama dua petinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Mengacu pada keterangan Bareskrim Polri, Amnesty mencatat bahwa penyadapan tanpa prosedur itu diduga menyasar presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas dan LSM, serta pengusaha sepanjang 2025–2026, dan para tersangka juga diduga menghapus data log pada Oktober 2026. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai korban penyadapan bisa jauh lebih luas daripada yang sudah terungkap — berpotensi mencapai ratusan aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela HAM — sehingga kasus ini, menurut Amnesty, bukan semata perkara penyadapan terhadap presiden.

Amnesty juga mengingatkan bahwa risiko penyalahgunaan alat sadap sebenarnya sudah dipetakan dalam laporan investigasi mereka pada 1 Mei 2024, “A web of surveillance”, yang menelusuri impor dan pemakaian spyware di Indonesia pada 2017–2023 oleh sejumlah lembaga negara termasuk Polri dan BSSN, antara lain teknologi terkait NSO Group (Pegasus), Intellexa (Predator), Candiru, dan Wintego. Atas dasar itu, Amnesty mendesak Polri mengungkap seluruh korban penyadapan di luar lingkar istana, memberlakukan moratorium pemakaian spyware seperti Pegasus bagi Polri dan BSSN sampai ada UU Penyadapan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, serta meminta DPR membentuk Komite Independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk mengusut skandal ini. Teks lengkap siaran pers tersedia di situs resmi Amnesty International Indonesia pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/skandal-penyadapan-bukan-semata-makar-terhadap-presiden-ini-soal-oposisi-yang-dijinakkan/11/2026/