Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten bukan wilayah pertambangan, Selasa (17/11/2026), setelah Kepmen ESDM No. 65.K Tahun 2026 memicu pertanyaan publik soal status kawasan konservasi itu.
Hanya Perairan Sekitar yang Diatur
Kepmen ESDM No. 65.K Tahun 2026 hanya menetapkan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan, bukan kawasan taman nasionalnya sendiri. Penetapannya sudah berproses sejak 2013.
Riwayat Penetapan Sejak 2013
Pemprov Banten mengusulkan wilayah perairan itu pada 2013, sempat dikecualikan pada 2014, lalu diusulkan lagi pada 2015 hingga masuk WUP lewat Kepmen 3672/2017 dan ditegaskan kembali pada 2022.
WUP Bukan Izin Menambang
Penetapan wilayah usaha pertambangan hanya soal perencanaan dan tata kelola, bukan izin menambang. Izin apa pun tetap wajib memenuhi UU Minerba, kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan.
“Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan.”
— Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM
Dokumen Asli
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten bukan wilayah pertambangan. Penegasan itu disampaikan dalam Siaran Pers No. 060.Pers/04/SJI/2026 yang terbit Selasa, 17 November 2026, setelah Keputusan Menteri ESDM No. 65.K Tahun 2026 memicu pertanyaan publik soal status kawasan konservasi itu. Keputusan tersebut hanya menetapkan sebagian perairan laut di sekitar taman nasional sebagai wilayah pertambangan, bukan kawasan taman nasionalnya sendiri. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di kawasan itu.
Riwayat penetapannya berproses panjang: Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah perairan itu pada 2013, sempat dikecualikan pada 2014, lalu diusulkan lagi pada 2015 hingga masuk wilayah usaha pertambangan lewat Kepmen 3672/2017 dan ditegaskan kembali pada 2022. Kementerian ESDM menekankan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) hanya soal perencanaan dan tata kelola, bukan izin menambang. Izin apa pun tetap wajib memenuhi Undang-Undang Minerba, kesesuaian tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.
Caption Instagram
Ujung Kulon aman dari tambang.
Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan. Kepmen ESDM No. 65.K Tahun 2026 hanya mengatur sebagian perairan laut di sekitarnya, dan hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di sana. Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) bukan izin menambang — izin tetap wajib memenuhi UU Minerba, tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan.
Berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No. 060.Pers/04/SJI/2026, Selasa, 17 November 2026.
Rilis lengkap: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-tegaskan-taman-nasional-ujung-kulon-bukan-wilayah-pertambangan
#ESDM #UjungKulon #TamanNasional #Konservasi #Rilisiana #SiaranPers
Di Instagram
Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.
Kontak Media Penerbit
Gita Lestari, Kepala Biro KLIK
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 3804242 |
| Situs | esdm.go.id |
Artikel Terkait — Lembaga & Regulator
- 33 Ribu Km² Ditawarkan — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 10 November 2026
- Spesies Baru di Kalimantan — Badan Riset dan Inovasi Nasional, 7 November 2026
