Thursday, September 16, 2021
Home PRANALA Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3
Penumpang berjalan di samping angkutan Jak Lingko di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (22/7/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang PPKM Level 3-4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus dengan sejumlah pelonggaran.

Meski ada pelonggaran, Jokowi berharap masyarakat tetap waspada penularan COVID-19. Karena itu, upaya paling sakti adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Tetap harus selalu waspada menghadapi Varian Delta yang sangat menular," kata Jokowi, Minggu (25/7).

Selain itu, di hari yang sama Mendagri Tito Karnavian juga mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru yakni Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Inmendagri Nomor 24, Tito telah menetapkan wilayah yang menerapkan PPKM Level 3 di Jawa dan Bali.

Berikut daftar wilayah yang menerapkan PPKM Level 3:

Banten

Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang.

Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya.

Jawa Tengah

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan.

Jawa Timur

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kediri, Kabupaten Sumenep, Probolinggo

Bali

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem.

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (1)
Suasana salah satu pusat perbelanjaan yang sepi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Selain itu, dalam Inmendagri ini Tito juga memberikan aturan dan pelonggaran di wilayah yang menerapkan PPKM level 3.

Berikut aturannya dan sejumlah pelonggarannya:

  • Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online.

  • Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH).

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

Esensial

  • Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);

  • Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

  • Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

  • Perhotelan non penanganan karantina; dan

  • Industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (2)
Kursi di tempat makan di salah satu Mal di Jakarta, Senin (5/7/2021) saat PPKM Darurat berlaku. Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan 2 (dua) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% pelayanan guna dengan kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (3)
Supir angkutan Jak Lingko mengenakan masker saat menunggu penumpang di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (22/7/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

Kritikal

  • Kesehatan;

  • Keamanan dan ketertiban;

  • Penanganan bencana;

  • Energi;

  • Logistik, transportasi dan terutama untuk kebutuhan masyarakat;

  • Makanan dan minuman distribusi pokok serta untuk termasuk ternak/hewan peliharaan;

  • Pupuk dan petrokimia;

  • Semen dan bahan bangunan;

  • Objek vital nasional;

  • Proyek strategis nasional;

  • Konstruksi (infrastruktur publik);

  • Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (4)
Ilustrasi pembangunan jaringan listrik ke desa-desa di Papua. Foto: Dok. PLN

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan masyarakat dan untuk administrasi perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,

4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 waktu setempat:

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (5)
Warung bubur ayam 'Biasa Malam' di Kota Tasikmalaya yang didenda Rp 5 juta karena langgar PPKM Darurat. Foto: Dok. Istimewa

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam c.4 dan f.2;

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh orang) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Aturan dan Daftar Kab/Kota di Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 3 (6)
Petugas BIN menyemprotkan disinfektan di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa

n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

https://kumparan.com/kumparannews/aturan-dan-daftar-kab-kota-di-jawa-bali-terapkan-ppkm-level-3-1wCkHKpZEww

RELATED ARTICLES

Ooredoo Group dan CK Hutchison sepakat bergabung di Indonesia

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.Jakarta (ANTARA) - Ooredoo Group dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan...

DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda

ndustri baterai ini menggunakan nikel, sumber daya alam yang banyak terkandung di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya juga harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatJakarta (ANTARA) -...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ooredoo Group dan CK Hutchison sepakat bergabung di Indonesia

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.Jakarta (ANTARA) - Ooredoo Group dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan...

DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda

ndustri baterai ini menggunakan nikel, sumber daya alam yang banyak terkandung di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya juga harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatJakarta (ANTARA) -...

Recent Comments