Tuesday, January 18, 2022
Home PRANALA IOJI: Indonesia hadapi ancaman serius sektor kelautan dari Vietnam-RRC

IOJI: Indonesia hadapi ancaman serius sektor kelautan dari Vietnam-RRC

Dua ancaman tersebut adalah ancaman illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (ZEEI).

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyatakan Indonesia menghadapi dua jenis ancaman serius di sektor kelautan, yang berasal dari sejumlah kapal berbendera Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC).

“Dua ancaman tersebut adalah ancaman illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (ZEEI)” kata Direktur IOJI Fadilla Octaviani dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Ia memaparkan, kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

Baca juga: Pemerintah diminta dorong nelayan eksploitasi ZEE Natuna Utara

Berdasarkan data IOJI, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi COVID-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal-kapal China di ZEEI. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat atau klaster illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit.

“Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal oleh kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman illegal fishing di ZEEI yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari,” ungkapnya.

Menurut dia, rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli di wilayah tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

Baca juga: Bakamla jelaskan situasi Natuna

Selain itu, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta coast guard Tiongkok di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia.

Nelayan Kabupaten Natuna, lanjutnya, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara.

“Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap trawl yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara,” paparnya.

Mengenai kapal China yang melakukan riset di ZEEI, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah RI karena bila penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah China telah melanggar hak berdaulat Indonesia.

Baca juga: KKP tangkap kapal ikan ilegal asal Malaysia di Selat Malaka

IOJI menyatakan bahwa semakin intensifnya ancaman dari Pemerintah China terhadap keamanan laut Indonesia menegaskan kembali niatan Pemerintah China untuk menguasai Laut Cina Selatan (atau Laut Natuna Utara), termasuk ZEEI, serta mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional.

Maka, lanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan Coast Guard Tiongkok yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Sebelumnya, penghalauan pernah dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terhadap Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok, Xiang Yang Hong 03, pada Januari 2021 dan kapal China Coast Guard 5204 pada September 2020 dan Desember 2019. TNI AL bahkan melakukan pengusiran terhadap China Coast Guard 4301 pada Januari 2020 dan Maret 2016.

IOJI merekomendasikan antara lain agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

https://www.antaranews.com/berita/2401185/ioji-indonesia-hadapi-ancaman-serius-sektor-kelautan-dari-vietnam-rrc

RELATED ARTICLES

Truk hybrid HINO600 tuntaskan Rally Dakar 2022

Jakarta (ANTARA) - Tim Hino Sugawara yang membawa truk balap bermesin hybrid berhasil menuntaskan Rally Dakar 2022, sekaligus menjadi satu-satunya jenama kendaraan komersial Jepang...

Shell Indonesia hadirkan solar berstandar Euro 5

Jakarta (ANTARA) - Shell Indonesia menghadirkan bahan bahar solar V-Power Diesel berstandar Euro 5 yang menyasar pengguna sport utility vehicle (SUV) di antaranya Mitsubishi...

PPnBM DTP resmi diperpanjang, ada skema berbeda dari tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada 2022 karena tahun lalu terbukti mampu menggairahkan pasar...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Truk hybrid HINO600 tuntaskan Rally Dakar 2022

Jakarta (ANTARA) - Tim Hino Sugawara yang membawa truk balap bermesin hybrid berhasil menuntaskan Rally Dakar 2022, sekaligus menjadi satu-satunya jenama kendaraan komersial Jepang...

Shell Indonesia hadirkan solar berstandar Euro 5

Jakarta (ANTARA) - Shell Indonesia menghadirkan bahan bahar solar V-Power Diesel berstandar Euro 5 yang menyasar pengguna sport utility vehicle (SUV) di antaranya Mitsubishi...

PPnBM DTP resmi diperpanjang, ada skema berbeda dari tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada 2022 karena tahun lalu terbukti mampu menggairahkan pasar...

Realisasi program Sejuta Rumah 2021 capai 1,1 juta unit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan realisasi Program Sejuta Rumah tahun anggaran 2021 berhasil tercapai hingga sebanyak 1.105.707 rumah...

Recent Comments