Monday, September 20, 2021
Home POLITIK Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK untuk Respons Berbagai Isu Miring di Publik

Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK untuk Respons Berbagai Isu Miring di Publik

Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) hari Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu.

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan.

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu.

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng.

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara.

RELATED ARTICLES

Nikmati keseruan setiap hari dengan Nokia G10

JAKARTA, INDONESIA, 13 September 2021 –  <https://www.hmdglobal.com/> HMD Global, the home of Nokia phones,  memperkenalkan  <https://www.nokia.com/phones/id_id/nokia-g-10> Nokia G10 – smartphone terbaru dengan...

Bahtsul Masail Memperbolehkan Perdagangan Aset Kripto Secara Islam, Ini Tanggapan CEO Indodax

JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2021-- Indodax, startup bitcoin and crypto exchanges sepakat dengan hasil rekomendasi dari Bahtsul Masail, suatu forum kajian islam yang...

Batman Hadirkan September Ceria bagi Seluruh Keluarga

JAKARTA, 10 September 2021 - Perjuangan menegakkan keadilan berlangsung diseluruh dunia sebagai penghormatan atas warisan abadi dari sang Super Heropada Hari Batman...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Bupati Bangli buka kembali wisata air terjun Tukad Cepung Bali

Bangli (ANTARA) - Dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan keterpurukan akibat pandemi COVID-19, kurang lebih dua tahun lamanya Tukad Cepung ditutup untuk umum, dan...

Federal Oil Indonesia harap FOGM2 raih lebih banyak poin di Austin

Jakarta (ANTARA) - ExxonMobil Lubricants Indonesia bersama merek pelumas Federal Oil mengapresiasi kinerja dua pebalap Federal Oil Gresini Moto2 (FOGM2), Fabio Di Giannantonio (Diggia)...

KKP apresiasi ikrar nelayan NTB patuhi aturan terkait lobster

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi ikrar yang dilakukan perwakilan nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyampaikan dukungan untuk mematuhi...

Porsche tawarkan update software bagi pemilik Macan second

Jakarta (ANTARA) - Porsche Indonesia menawarkan program Unleash Your Macan, sebuah program yang didedikasikan untuk pemilik Macan tangan kedua untuk memberikan kenyamanan.Program ini menawarkan...

Recent Comments