Tuesday, January 18, 2022
Home Kantor Staf Presiden KSP Sebut Karantina Mandiri Tak Hanya Untuk Pejabat Negara

KSP Sebut Karantina Mandiri Tak Hanya Untuk Pejabat Negara

Suara.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan pengecualian karantina mandiri bukan hanya untuk pejabat negara saja.

Diskresi tersebut, juga diberikan untuk pejabat diplomatik yang melakukan kunjungan kenegaraan atau delegasi negara–negara anggota G20.

“Bahkan masyarakat biasa juga bisa mendapat pengecualian karantina mandiri, yang memiliki alasan kesehatan dan kemanusiaan,” kata Abraham Wirotomo, dalam siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Sebelumnya, Surat Edaran Kasatgas Covid-19 yang memuat dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina kepada pejabat eselon satu ke atas menjadi sorotan publik. SE 25/2021 tersebut dinilai pilih kasih dan tidak adil, karena memberikan perlakukan istimewa kepada pejabat.

Baca Juga:
Kata Wakil Ketua DPR soal Karantina Mandiri Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Abraham menilai pemberian dispensasi karantina tidak ubahnya fasilitas negara yang melekat pada seorang pejabat negara, seperti hak mendapat pengawalan atau lainnya, yang bertujuan untuk menunjang tugas-tugas kenegaraannya.

“Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” ujar Abraham.

Ia menambahkan, meski mendapat dispensasi untuk bisa melaksanakan karantina mandiri, para pejabat negara tetap harus mengikuti prosedur Satgas Covid-19.

“Pejabat tetap harus berkirim surat pengajuan karantina mandiri ke satgas, harus ada keterangan punya kamar tidur dan kamar mandi yang terpisah, melampirkan hasil tes PCR, dan juga ada petugas yang mengawasinya,” tuturnya.

Abraham juga mengingatkan, pemerintah dalam menangani pandemi tidak hanya menekankan pada pengendalian Covid-19, tapi juga pada pemulihan ekonomi.

Baca Juga:
Bagaimana Aturan Karantina Mandiri untuk Pejabat Usai Dinas Luar Negeri?

”Kalau pemerintah kaku dan hanya memikirkan dampak kesehatan maka tidak ada itu skema travel buble, tidak ada kunjungan delegasi G20 atau lainnya. Aturan bisa berubah sewaktu-waktu melihat kondisi terkini dengan pendekatan kesehatan dan ekonominya,” jelas Abraham. (Antara)



https://www.suara.com/news/2021/12/23/145910/ksp-sebut-karantina-mandiri-tak-hanya-untuk-pejabat-negara

RELATED ARTICLES

Per Selasa 120.621.088 warga sudah divaksin COVID-19 lengkap

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI melaporkan 120.621.088 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap hingga Selasa.Siaran pers Kemenkes yang diterima ANTARA...

Triwulan I-2022, Bank Neo Commerce Tambah Layanan RDN, Digital Lending, QRIS

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Neo Commerce (BNC) mulai...

Jamkrindo raih penghargaan sebagai Penjamin KUR Terbaik 1

Jakarta (ANTARA) - PT Jamkrindo mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan penjamin kredit usaha rakyat (KUR) terbaik 1 tahun 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Per Selasa 120.621.088 warga sudah divaksin COVID-19 lengkap

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI melaporkan 120.621.088 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap hingga Selasa.Siaran pers Kemenkes yang diterima ANTARA...

Triwulan I-2022, Bank Neo Commerce Tambah Layanan RDN, Digital Lending, QRIS

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Neo Commerce (BNC) mulai...

Jamkrindo raih penghargaan sebagai Penjamin KUR Terbaik 1

Jakarta (ANTARA) - PT Jamkrindo mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan penjamin kredit usaha rakyat (KUR) terbaik 1 tahun 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di...

Jaksa Ajukan Banding di Kasus Penganiayaan Wartawan Tempo Nurhadi

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan...

Recent Comments