Thursday, September 16, 2021
Home PRANALA Menaker Rilis Aturan soal Besaran Dana Jaminan Korban PHK

Menaker Rilis Aturan soal Besaran Dana Jaminan Korban PHK

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan soal besaran dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid berlaku sejak 28 Juli 2021.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya,” ungkap Pasal 4 ayat 1 beleid tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (29/7).

Adapun upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat merujuk pada besaran upah terakhir pekerja atau buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksanaan program JKP dari kementerian.

Namun, besaran upah sebagai dasar pembayaran manfaat tidak boleh lebih dari batas atas upah yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp5 juta.

“Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” terang Pasal 4 ayat 4.

Nantinya, uang tunai akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah penerima manfaat mengajukan manfaat JKP pada bulan pertama.

[Gambas:Video CNN]

Tanggal pengajuan ini akan menjadi acuan untuk pencairan uang tunai bulan kedua sampai kelima. Sementara manfaat uang tunai akan dibayarkan paling lama tiga hari kerja setelah penerima mengajukan manfaat JKP.

Sedangkan pencairan uang tunai bulan keenam dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP atau paling lambat akhir bulan keenam sejak pencairan pertama.

Kendati begitu, uang tunai bulan kedua sampai keenam akan dibayarkan bila pekerja atau buruh yang merupakan penerima manfaat masih belum mendapat pekerjaan baru atau aktif mencari kerja. Syarat lain, harus memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80 persen kehadiran.

“Manfaat uang tunai dibayarkan melalui rekening penerima manfaat,” tulis Pasal 13 ayat 7.

Namun, bila ada pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari tiga bulan berturut-turut dan terjadi PHK kepada pekerja atau buruh, maka perusahaan wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada peserta.

Manfaat uang tunai ini juga dibayarkan pengusaha melalui rekening bank milik peserta.

Selain memberi manfaat uang tunai kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, pemerintah juga memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja kepada penerima JKP.

Akses informasi kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja berupa lowongan pekerjaan dan layanan bimbingan jabatan seperti asesment diri serta konseling karir.

Pelatihan kerja diberikan dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi untuk membantu penerima JKP agar bisa mendapat pekerjaan lagi sekaligus meningkatkan kompetensi kerja di dirinya.

(uli/agt)




https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210729185905-92-673992/menaker-rilis-aturan-soal-besaran-dana-jaminan-korban-phk

RELATED ARTICLES

Ooredoo Group dan CK Hutchison sepakat bergabung di Indonesia

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.Jakarta (ANTARA) - Ooredoo Group dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan...

DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda

ndustri baterai ini menggunakan nikel, sumber daya alam yang banyak terkandung di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya juga harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatJakarta (ANTARA) -...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ooredoo Group dan CK Hutchison sepakat bergabung di Indonesia

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kemampuan keuangan, dan keahlian untuk bersaing dengan lebih efektif.Jakarta (ANTARA) - Ooredoo Group dan CK Hutchison Holdings Limited mengumumkan...

DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda

ndustri baterai ini menggunakan nikel, sumber daya alam yang banyak terkandung di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya juga harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatJakarta (ANTARA) -...

Recent Comments