Saturday, March 26, 2022
Home PRANALA Permenkes Vaksin Berbayar Harus Dicabut

Permenkes Vaksin Berbayar Harus Dicabut

Suara.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, jika kebijakan vaksinasi COVID-19 berbayar dibatalkan, maka Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur hal tersebut harus dicabut.

“Kalau mengacu kebijakan pemerintah bahwa vaksinasi berbayar dibatalkan harusnya (Permenkes) dicabut,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Tulus menambahkan pembatalan kebijakan vaksinasi berbayar yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu harus diikuti kesepakatan lanjutan dengan pihak-pihak terkait yang mendorong terbitnya Permenkes itu, bukan dibatalkan sepihak demi memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.

Pada Jumat (16/7), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Jokowi membatalkan kebijakan vaksinasi berbayar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Baca Juga:
Kekebalan Usai Terinfeksi vs Vaksin Covid-19, Mana yang Lebih Kuat?

Pembatalan itu, lanjut Tulus, sudah seharusnya dilakukan jika pemerintah ingin mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok.

Di sisi lain, Tulus mengapresiasi laju dan jumlah vaksinasi COVID-19 secara umum yang angkanya semakin meningkat.

“Target dua juta vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah dan terlihat mulai tercapai harus diapresiasi,” ujar Tulus.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut harus terus dilakukan dan diiringi dengan menjamin kemudahan akses vaksinasi bagi masyarakat.

Menurut dia, kemudahan itu misalnya berupa alternatif lain bagi masyarakat yang enggan datang ke keramaian untuk melakukan vaksinasi.

Baca Juga:
Lagi! Indonesia Kedatangan 1,1 Juta Vaksin Sinopharm dari China

“Persoalannya bukan hanya dikarenakan bayar atau tidak membayar, tetapi bagaimana pemerintah mempermudah akses masyarakat agar mau divaksinasi,” ujar Tulus.



https://www.suara.com/news/2021/07/19/153625/sudah-dibatalkan-jokowi-ylki-permenkes-vaksin-berbayar-harus-dicabut

RELATED ARTICLES

KKP raih penghargaan PR Indonesia kategori terpopuler di media cetak

Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada KKP. Prestasi ini menunjukkan di KKP tidak ada superman melainkan superteam,Jakarta (ANTARA) - Kementerian...

IHSG All Time High Pekan Ini, Kapitalisasi Pasar Bursa Tembus Rp 8.800 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan...

Humas Kementerian ESDM raih Gold Winner pada PR Indonesia Awards 2022

Keempat penghargaan ini menjadi estafet capaian yang terus dipertahankan Kementerian ESDM dalam kinerja komunikasi dan pengelolaan layanan publik.Jakarta (ANTARA) - Humas Kementerian Energi dan...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

KKP raih penghargaan PR Indonesia kategori terpopuler di media cetak

Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada KKP. Prestasi ini menunjukkan di KKP tidak ada superman melainkan superteam,Jakarta (ANTARA) - Kementerian...

IHSG All Time High Pekan Ini, Kapitalisasi Pasar Bursa Tembus Rp 8.800 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan...

Humas Kementerian ESDM raih Gold Winner pada PR Indonesia Awards 2022

Keempat penghargaan ini menjadi estafet capaian yang terus dipertahankan Kementerian ESDM dalam kinerja komunikasi dan pengelolaan layanan publik.Jakarta (ANTARA) - Humas Kementerian Energi dan...

Jamkrindo raih dua penghargaan di ajang PR Indonesia Award

Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan strategi komunikasi perusahaan dan mendukung visi dan misi perusahaan,Jakarta (ANTARA) - PT Jamkrindo meraih...

Recent Comments