Hilirisasi Harus Adil dan Merata

Dokumen Asli

Lewat siaran pers ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan pesan utama dari Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang digelar bersama Koalisi ResponsiBank Indonesia di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026: percepatan hilirisasi mineral kritis tidak boleh hanya mengejar angka investasi dan nilai tambah, melainkan harus dibarengi tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab serta pemerataan manfaat ekonomi bagi warga. BRIN mengingatkan posisi Indonesia memang besar — pemasok nikel utama dunia dengan produksi bijih 2,6 juta ton pada 2025 dan cadangan 62 juta ton, ditopang investasi pengolahan mineral Rp584,1 triliun yang tumbuh 43,3 persen serta pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) dan Badan Industri Mineral — sementara kebutuhan mineral kritis dunia diproyeksikan naik hampir tiga kali lipat pada 2030.

Namun forum juga menyoroti harga yang dibayar dari ekspansi tambang: bencana ekologis di kawasan nikel Sulawesi Tengah, tekanan atas ruang hidup masyarakat adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Tengah, dan catatan Kemnaker tentang 104 kecelakaan industri nikel pada 2019–2025 yang menelan 107 korban jiwa, termasuk longsor tambang Freeport pada September 2025 yang menewaskan tujuh pekerja. Karena itu forum mendorong empat agenda — pelibatan generasi muda dalam kebijakan transisi energi, pengawasan masyarakat sipil atas pembiayaan mineral kritis, standar bisnis dan rantai pasok yang bertanggung jawab, serta mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil dan warga terdampak — yang hasilnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bersama. Teks lengkap siaran pers tersedia di situs resmi BRIN pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://www.brin.go.id/press-release/131323/hilirisasi-mineral-kritis-perlu-komitmen-tata-kelola-lingkungan-dan-pemerataan-ekonomi