Jaga Ruang Informasi yang Sehat
Selasa (10/11/2026) di Jakarta Barat, Wamen Komdigi Nezar Patria menegaskan pembaruan regulasi penyiaran penting agar ruang informasi tetap sehat, masyarakat terlindungi, dan industri media bertahan di tengah gempita platform digital.
UU Penyiaran berusia hampir 24 tahun
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir sebelum media sosial ada. Pada 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
235 juta orang kini online
Survei APJII 2026 mencatat 235,26 juta pengguna internet di Indonesia, atau 81,72 persen penduduk. Sebanyak 43,4 persen menghabiskan empat hingga enam jam setiap hari di platform digital, dan perhatian publik kini terbagi ke media sosial, video pendek, streaming, hingga OTT.
Siaran kini tak lagi dari menara
Setiap orang kini bisa siaran langsung dari ponsel dan menjangkau jutaan penonton tanpa izin dan pedoman seperti lembaga penyiaran konvensional. Pengawasan pun tak lagi berhenti di menara pemancar — siaran bisa dilakukan lewat semua kanal.
“Tapi tidak semua yang riuh, yang ramai, itu selalu benar. Dan tidak semua yang benar itu terdengar.”
— Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
81,72% PENDUDUK KINI ONLINE
Survei APJII 2026 tentang pengguna internet dan kebiasaan digital di Indonesia:
Dokumen Asli
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pandangannya soal masa depan penyiaran Indonesia dalam Rakornas KPI 2026 di Jakarta Barat, Selasa, 10 November 2026. Ia menilai Undang-Undang Penyiaran yang disahkan tahun 2002 sudah tidak memadai untuk era media sosial dan platform digital, sehingga pembaruannya — yang telah disetujui DPR sebagai usul inisiatif pada September 2026 — menjadi langkah penting agar ruang informasi tetap sehat.
Rilis ini juga memaparkan data survei APJII 2026: pengguna internet Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72 persen penduduk, dan 43,4 persen di antaranya menghabiskan empat sampai enam jam per hari di platform digital. Dalam lanskap seperti itu, Nezar menekankan penataan yang proporsional antara lembaga penyiaran dan platform digital, perlindungan masyarakat terutama anak dan kelompok rentan, serta penguatan KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.
Caption Instagram
Ruang informasi yang sehat butuh aturan yang sejalan dengan zaman.
Di Rakornas KPI 2026, Selasa (10/11/2026) di Jakarta Barat, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pembaruan regulasi penyiaran menjadi langkah penting: UU Penyiaran yang lahir sebelum era media sosial perlu diperbarui agar lembaga penyiaran dan platform digital ditata secara proporsional, masyarakat — terutama anak dan kelompok rentan — terlindungi, dan KPI diperkuat.
Berdasarkan Siaran Pers @kemkomdigi, Rabu, 11 November 2026.
Rilis lengkap: https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/996910/siaran-pers-jaga-ruang-informasi-yang-sehat-wamen-nezar-patria-tekankan-peran-kpi
#Kemkomdigi #KPI #Penyiaran #RuangInformasi #Rilisiana #SiaranPers
Di Instagram
Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.
Kontak Media Penerbit
Biro Humas Kemkomdigi
| Alamat | Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110 |
| Situs | komdigi.go.id |
| @kemkomdigi |
Artikel Terkait — Lembaga & Regulator
- Hampir Separuh Produk Tak Penuhi Aturan Halal — Ombudsman Republik Indonesia, 11 November 2026
- Sistem Otonom Aman dan Tepercaya — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 11 November 2026
- Rekomendasi untuk Rempang — Ombudsman Republik Indonesia, 10 November 2026

