Lembaga & Regulator · SIARAN PERS

Rekomendasi untuk Rempang

Ombudsman Republik Indonesia · Siaran Pers No. 072/HM.01/XI/2026 · Selasa, 10 November 2026

Ombudsman RI menerbitkan Rekomendasi penanganan warga terdampak Rempang Eco-City kepada BP Batam dan dua kementerian di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah menemukan maladministrasi kelalaian.

Ada kelalaian dalam perencanaan

Ombudsman menemukan maladministrasi berupa kelalaian pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepri — terkait status wilayah, pengelolaan lahan, dan statusnya sebagai Program Strategis Nasional.

Hak hunian warga harus dipenuhi

BP Batam diminta bermusyawarah secara persuasif dengan warga terdampak untuk memenuhi hak hunian yang belum mereka peroleh. Kementerian Investasi/BKPM diminta berkoordinasi dan membuka informasi kelanjutan investasi kawasan.

Wajib jalan dalam 60 hari

Sesuai UU 37/2008, Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 60 hari sejak diterima. Polda Kepri juga diminta menjaga ketertiban secara persuasif selama pra-relokasi, relokasi, hingga pasca-relokasi.

“Ombudsman RI akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rekomendasi ini.”
— Nuzran Joher, Ketua Ombudsman RI

Dokumen Asli

Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi terkait penanganan warga terdampak penataan dan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Kepulauan Riau. Rekomendasi itu disampaikan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November 2026.

Pemeriksaan Ombudsman menemukan maladministrasi berupa kelalaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, terkait status wilayah dan pengelolaan lahan Pulau Rempang serta penetapannya sebagai Program Strategis Nasional. Rekomendasi dialamatkan antara lain kepada BP Batam agar bermusyawarah secara persuasif dan memenuhi hak hunian warga, kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar berkoordinasi memenuhi hak hunian dan membuka informasi kelanjutan investasi, serta kepada Polda Kepri agar menjaga ketertiban secara persuasif pada pra-relokasi, relokasi, hingga pasca-relokasi. Sesuai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Rekomendasi wajib dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 60 hari, dan Ombudsman akan memonitor pelaksanaannya. Teks lengkap rilis tersedia pada tautan sumber resmi di bawah.

Sumber resmi: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terbitkan-rekomendasi-terkait-penanganan-warga-terdampak-kawasan-rempang-eco-city

Caption Instagram

Ada temuan kelalaian di balik pembangunan Rempang Eco-City.

Pemeriksaan Ombudsman RI menemukan maladministrasi berupa kelalaian pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ombudsman menerbitkan Rekomendasi: BP Batam diminta bermusyawarah secara persuasif untuk memenuhi hak hunian warga terdampak, Kementerian Investasi/BKPM diminta berkoordinasi dan membuka informasi, dan Polda Kepri diminta menjaga ketertiban secara persuasif selama proses relokasi. Rekomendasi ini wajib dilaksanakan dan dilaporkan paling lambat 60 hari.

Berdasarkan Siaran Pers Ombudsman RI No. 072/HM.01/XI/2026, 10 November 2026.
Rilis lengkap: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terbitkan-rekomendasi-terkait-penanganan-warga-terdampak-kawasan-rempang-eco-city

#OmbudsmanRI #Rempang #PelayananPublik #Rilisiana #SiaranPers

Di Instagram

Artikel ini juga terbit sebagai carousel di Instagram @rilisiana.id.

Kontak Media Penerbit

Dodi Wahyugi

Telepon	0813-1757-5168
Email	[email protected]
Situs	ombudsman.go.id